Ketua Komisi XI DPR RI asal Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun mengkritik keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Bahkan, Misbakhun menyarankan Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk ...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan mengembalikan dana masyarakat yang terkena tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada transaksi bukan barang mewah.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 3 Januari. Beleid ini berisi mengenai pemberian masa transisi ...

Jakarta, Reformasi.co.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) pada 1 Januari 2025. Sebelum ...

setelah kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya dikenakan kepada kelompok barang mewah. Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan penerimaan yang berasal ...

Namun, pemerintah akan memberikan masa transisi seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Sesuai Pasal 5 PMK 131 Tahun 2024, disebutkan pengenaan tarif pajak 12% ...

Daftar barang yang terdampak hanya yang sebelumnya sudah masuk dalam kategori Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Direktur Jenderal atau Dirjen ...

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang mewah tidak mencerminkan ...

Desakan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) semakin kencang. Mantan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Hadi Poernomo termasuk salah satu 'begawan' pajak yang ...

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memastikan layanan berlangganan, seperti Netflix dan Spotify, tetap pada tarif PPN 11 persen. "Kalau Netflix ini kan tidak termasuk yang ...

"Namun, ketika PMK Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan PPN membuat dasar perhitungan penerapan PPN 11 persen yang tidak naik membingungkan dunia usaha karena menggunakan istilah dasar pengenaan ...