PP No. 61 Tahun 2009 - JDIH BPK RI
PP No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.
Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan,dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009
2021年10月22日 · Diubah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
Direktorat Kepelabuhanan - dephub.go.id
Fungsi Direktorat Kepelabuhanan. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;
PP No. 69 Tahun 2001 - JDIH BPK RI
Kepelabuhanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2001 ...
PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan - peraturan.go.id
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan