Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh …

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara.

*) : Perubahan Pertama **) : Perubahan Kedua ***) : Perubahan Ketiga ****) : Perubahan Keempat (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

-3- CHAPTER III EXECUTIVE POWER Article 4 1. The President of the Republic of Indonesia holds the power of government in accordance with the Constitution.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

the constitution of the state of the republic of indonesia of the year 1945 in one manuscript the law of the republic of indonesia number 24 of the year 2003

- 45 - bagi banyak tampuk yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. menguasai ditangan orang-seorang. yang pokok-pokok dikuasai -besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 elah cukup jelas, lihat diatas. BAB XV DAN BAHASA Pasal 35 elah jelas. 17998696_BUKU UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945_T-45_R1 - 46 - Pasal 36 bahasa Sunda, akan